News Update :

Menghidupkan IKM dan UKM Mengahadapi Globalisasi

Kurang lebih 54 juta Industri Kecil Menengah (IKM) dan  Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia masih mengalami beberapa kendala untuk dapat ikut berperan serta di dalam pembangunan. Hal itu disebabkan salah satunya kriteria IKM/UKM setiap Kementerian yang berbeda-beda, seperti di Kementrian Perindustrian dan Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Karena perbedaan itu, menyebabkan pembinaan dan bantuan Pemerintah tidak 100% tepat sasarannya, misalnya: Pelatihan QC untuk IKM/UKM otomotif dijadikan satu dengan IKM/UKM catering, boneka, dan lain lain. Restitusi pembelian mesin-mesin IKM, dimana mesin-mesin IKM otomotif akan berbeda dengan IKM pembuat makanan. Besaran perpajakan, penentuan upah minimum, persyaratan dan biaya mendirikan badan usaha, persyaratan untuk mendapatkan kredit perbankan/lembaga keuangan, disamakan dengan perusahaan kategori diluar IKM/UKM. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum BKM-PII Dr. Ir. Budhi M Suyitno, IPM dalam sambutannya pada acara Peer Discussion Group VIII BKM-PII dengan mengangkat tema : “Pemberdayaan IKM Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi”, yang diselenggarakan oleh Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia (BKM-PII) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (Ditjen IKM), Kementerian Perindustrian pada tanggal 1 Juli 2013, di Jakarta.

Disamping itu kendala lainnya yang disampaikan, regulasi pemerintah untuk perijinan yang jumlahnya bisa mencapai antara 30-40 perijinan, memerlukan biaya yang cukup besar antara Rp.50 –Rp. 100 juta.

Adanya program Triple Helix yang dicanangkan oleh pemerintah, pada kenyataannya masih belum berjalan dengan baik untuk di implementasikan oleh IKM/UKM. Besaran KUR yang diberikan paling tinggi Rp.20 atau Rp. 25 juta bagi UKM mikro, sementara 80% dari kebutuhan bahan baku masih impor. Harga impor lebih murah dari harga Krakatau Steel. Pembelian melalui Krakatau Steel atau agennya, ada persyaratan “minimum quantity”.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, IKM/UKM harus mengimbanginya dengan memakai mesin-mesin CNC. Namun tidak didukung dengan  tenaga teknisi yang siap pakai. Adanya keterbatasan para lulusan SMK yang siap pakai, akhirnya satu sama lain saling bajak membajak. BLK belum bisa memenuhi kebutuhan IKM/UKM.

Dalam sambutannya  juga disampaikan bahwa termin pembayaran PO yang masih memberatkan IKM/UKM, minimal 1 bulan setelah barang dikirim dan mengajukan tagihan. Lebih-lebih kalau BUMN, bisa antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Hal ini terasa kurang adil.

Dengan datangnya IKM/UKM dari Jepang, Korea dan Cina – keberadaan IKM/UKM Indonesia  kurang diperhatikan. Jepang membuat kluster industri di Cikarang, 300m2 setiap pabrik dan dibantu oleh pemerintah Jepang, menggunakan CNC machine dan tidak padat karya, bunga dari Bank Jepang yang sangat rendah. Kebijakan LCGC-Low Cost Green Car-yang mendorong perusahaan-perusahaan mobil besar untuk mendirikan 100 industri komponen baru di Indonesia. Adanya regulasi untuk bermitra dengan perusahaan lokal, belum ada pihak yang melakukan evaluasi terhadap implementasinya.

Mengakhiri sambutannya Dr. Ir Budhi M Suyitno berharap pembahasan pada Peer Discussion Group ini dapat mencari solusi bagi berkembangnya kehidupan IKM/UKM kita dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi; menyiapkan usulan-usulan perbaikan sistem / peraturan / kebijakan yang sudah ada dan mendorong pemerintah yang berwenang untuk lebih memperhatikan IKM/UKM kita. (yesso)
Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 

© Copyright Badan Kejuruan Mesin 1976 -2016 | Design by Dewa Yuniardi | Published by Borneo Templates | Powered by Persatuan Insinyur Indonesia.