News Update :

Kajian UU Keinsinyuran

Unduh UU no. 11 Tahun 2014 tentang KEINSINYURAN atau di SINI


Dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk negara Anggota ASEAN, seluruh anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata dan meaningful yaitu ASEAN Economy Community (AEC). Pada tahun 2015, apabila AEC tercapai, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal.

Gambar 1. AEC dalam piagam ASEAN-35
Sumber: Syamsul Arifin. Dkk, opciy, hal 5

 A.    Arus Bebas Jasa

Liberalisasi jasa bertujuan untuk menghilangkan hambatan penyediaan jasa di antara negara-negara ASEAN yang dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS). Bagi Indonesia, peluang integrasi ekonomi regional tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Jumlah populasi, luas dan letak geografi, dan nilai PDB terbesar di ASEAN harus menjadi aset agar Indonesia bisa menjadi pemain besar dalam AEC.

Selain menjadi peluang, liberalisasi di bidang jasa juga bisa menjadi hambatan apabila Indonesia tidak menyiapkan diri. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga Agustus 2013, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia mencapai 48.002 orang. Jumlah tenaga kerja asing terus meningkat dari 58.091 tahun 2009 menjadi 65.156 pada 2010, sedangkan tahun 2011 dan 2012 berturut-turut 77.303 dan 72.427 orang.

Berdasarkan data tersebut, bukan tidak mungkin pekerja-pekerja asing makin banyak yang bekerja di Indonesia sehingga menyebabkan banyaknya pekerja-pekerja Indonesia tidak mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri.

B.     Kondisi Kekinian Indonesia

Kondisi Perekonomian di Indonesia
Indonesia memiliki kekuatan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Salah satu pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat adalah permintaan domestik yang masih akan menjadi penopang kinerja utama perekonomian. Selain itu, juga didukung oleh ekspor, impor, serta investasi yang tumbuh dengan pesat. Perekonomian Indonesia tumbuh pada kisaran 6.4% sepanjang tahun 2011. Meski demikian, inflasi yang tinggi masih akan menjadi tantangan yang serius. Jika kondisi perekonomian Indonesia dilihat dari Pendapat Domestik Bruto (PDB), Indonesia memiliki PDB sebesar US$700 miliar dan dengan pendapatan perkapita yang mencapai US$3000 per tahun yang menempatkan Indonesia di urutan ke-15 negara-negara dengan pendapatan perkapita yang besar. Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang baik dapat menjadi modal yang sangat penting untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015.

Kondisi Segi Identitas Nasional Indonesia
Untuk mendorong daya saing nasional, maka kesiapan dari daerah harus didorong dalam menghadapi AEC 2015. Daerah bisa menjadi korban dari berlakunya AEC jika tidak dapat diberdayakan sesuai potensinya karena dalam era globalisasi ini persaingan tidak hanya sekedar persaingan antarnegara tetapi juga persaingan antarindividu, perusahaan, provinsi dan kota. Dalam mengembangkan leading sector masing-masing daerah, pemerintah pusat dan daerah harus fokus pada core business yang akan dikembangkan dari masing-masing daerahnya. Sebagai contoh  Maluku yang bisa fokus pada perikanan, NTT pada peternakan sapi, Sumatera Barat pada pariwisata (di samping Bali dan Yogyakarta), Sumatera Selatan pada energi, dan lain-lain. Dengan begitu Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya, keindahan alam, dan ciri khas lain dapat diberdayakan dengan baik dalam segi perekonomiannya selain itu juga dapat dilestarikan untuk kedepannya.

Kondisi Infrastruktur dan Regulasi
Petinggi-petinggi di Negara lain, bahkan masyarakat Indonesia sendiri mengatakan bahwa infrastruktur di Indonesia masih sangatlah buruk. Hal ini diukur untuk mempersiapkan Indonesia menuju ASEAN Economic Community 2015 (AEC 2015) dalam menghadapi negara-negara tetangga lainnya. Kemudian, permasalahan regulasi di Indonesia juga perlu ditinjau kembali. Dalam menghadapi AEC 2015 nanti, Indonesia dicap kurang baik dalam hal regulasi, khususnya dalam hal properti. Secara keutuhan, Indonesia dinialai belum siap dan masih santai dalam menghadapi ASEAN Economic Community dari segi infrastruktur dan regulasi.

C.    Analisis Kesiapan Sarjana Teknik Dalam Menghadapi AEC

Segi Kuantitas
Segi kuantitas yang akan dibahas di sini adalah mengenai populasi sarjana teknik dan juga kebutuhan serta pemenuhan sarjana teknik dari tahun ke tahun.

Grafik 1. Diagram Populasi Sarjana Teknik di Beberapa Negara (2008)

Sumber: PII, 2013

Menurut Ketua PII, Bobby Umar, saat ini Indonesia kekurangan 1,2 juta insinyur.  Dan hingga tahun 2015 dibutuhkan setidaknya 211.124 insinyur dari semua jurusan. Sementara, di Indonesia sendiri penambahan sarjana teknik setiap tahu per satu juta penduduk teknik hanya sekitar 164.

Grafik 2. Proyeksi Kebutuhan Sarjana Teknik Hingga 2030

Sumber: PII, 2013

Salah satu kemungkinan penyebab menurunnya pertumbuhan populasi sarjana teknik adalah menurunnya daya tarik untuk mengambil disiplin ilmu keteknikan. Menurunnya daya tarik ini bisa disebabkan karena keterbatasan sumber daya pengajar ilmu keteknikan dan tidak adanya penghargaan bagi sarjana teknik untuk bisa mengaplikasikan ilmunya di Indonesia. Hal ini akan berdampak akan daya saing yang juga ikut menurun antara sarjana teknik.

Bisa dipastikan bahwa Indoensia akan menglami deficit sebanyak 15.000. Kekurangan itu kemungkinan akan diisi oleh insinyur asing dan jumlah rupiah yang harus dibayarkan kepada insinyur asing bisa mencapai triliunan rupiah.

Segi Kualitas
Perguruan tinggi di Singapura dan Malaysia sebagian besar telah mmeiliki sertifiksi standar internasional ABET. Sementara di Indonesia hanya ada satu perguruan tinggi yang memiliki sertifikasi ABET tersebut yaitu di ITB, lebih tepatnya di jurusan Teknik Elektro. Di luar negeri, masa belajar untuk program sarjana teknik adalah lima tahun, sementara untuk di Indonesia sendiri memiliki durasi normalnya 4 tahun. Sehingga bisa disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di luar negeri lebih baik dibanding di Indonesia, meskipun kualitasnya belum tentu berbanding lurus.
Apabila Asian Economic Community diberlakukan nanti, sarjana teknik di Indonesia mempunyai peluang kalah saing dengan sarjana teknik luar negeri bila kualitas keinsinyurannya tidak ditingkatkan.

D.     Apa Itu UU Keinsinyuran?

Rancangan Undang-Undang tentang Keinsinyuran dinilai sangat strategis untuk mencegah kesalahan dan kelalaian praktek keinsinyuran yang dapat merugikan masyarakat, mengatasi pekerjaan teknologi dan alih teknologi, mengamankan investasi dan anggaran pembangunan, mengembangkan keinsinyuran dan teknologi, serta penyetaraan kualifikasi dan kompetensi insinyur Indonesia dengan insinyur dari negara lain.

Rancangan Undang-Undang tentang Keinsinyuran disahkan menjadi UU melalui sidang Paripurna DPR yang digelar Selasa (25/2/2014). RUU ini pun di bahas menenai hak-hak konsumen. Dikarenakan, maraknya mal praktik yang dilakukan oleh para Insinyur, dan tidak adanya sebuah bunyi hukum yang jelas bagi para pelanggar. UU Keinsinyuran melakukan standardisasi kompetensi para insinyur dengan menciptakan Standar Keinsinyuran yang didasarkan pada Kode Etik Keinsinyuran sehingga Indonesia dapat menghasilkan insinyur yang ahli dan kompeten di bidang masing-masing.

Hal-hal yang dijelaskan dalam Undang-undang keinsinyuran ini merupakan sebuah bentuk validasi akan kemampuan seseorang untuk dapat menjadi Insinyur. Hal ini mencakup perizinan kerja bagi para pelaku profesi keinsinyuran, sistem penjaminan kompetensi profesional bagi perolehan izin kerja, sistem penjaminan kualifikasi dasar untuk memasuki profesi keinsinyuran, sistem penjaminan mutu akademis untuk pendidikan tinggi teknik.

Hal – hal yang berhubungan dan dibahas dalam UU Keinsinyuran
UU tentang Keinsiyuran ini terdiri dari 15 BAB dan 56 Pasal. Dalam kelima belas bab itu diatur mengenai cakupan keinsinyuran, standar keinsinyuran, Program Profesi Insinyur, registrasi Insinyur, Insinyur asing, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, hak dan kewajiban, kelembagaan Insinyur, organisasi profesi Insinyur, pembinaan Keinsinyuran, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

Seseorang sarjana teknik tidak dapat disebut seorang insinyur apabila dia bekerja tidak dalam bidang keinsinyuran. Untuk menjadi Insinyur, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut yaitu lulus pendidikan tinggi teknik pada perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia atau setara dengan penjenjangan kualifikasi profesi di bidang keinsinyuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpengalaman dalam kegiatan keinsinyuran sesuai standar atau kualifikasi yang ditentukan oleh organisasi profesi dan lulus uji kompetensi. Uji kompetensi seorang insinyur akan dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat lisensi dari badan yang berwenang.

Sertifikasi kompetensi kerja ini penting agar seorang bisa mendapatkan izin kerja. Untuk dapat bekerja, seseorang harus mempunyai suatu izin kerja. Izin kerja ini didapatkan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Seorang insinyur yang melakukan kegiatan keinsinyuran tanpa mempunyai izin kerja akan dikenai sanksi berupa teguran atau dapat diberhentikan dari kegiatan keinsinyuran untuk sementara waktu.

Apabila seorang insinyur dalam melakukan kegiatan keinsinyurannya melakukan kegiatan yang berdampak pada kerugian materil, dia akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran, pembekuan izin kerja, pencabutan izin kerja dan atau denda. Penyelenggaraan profesi insinyur juga diatur dalam kode etik dan asas-asas. Asas-asas dari penyelenggaran keinsinyuran itu sendiri berasaskan profesionalitas, integritas, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan. Sementara kode etik yang berlaku disusun oleh organisasi insinyur. Hal ini untuk menjaga dan menertibkan insinyur yang bekerja agar tetap profesional dalam melakukan tugas-tugasnya. Hal ini juga baik bagi perusahan yang menggunakan tenaga insinyur karena perusahaan-perusahan lebih terjaga dari kerugian-kerugian yang mungkin diakibatkan seorang insinyur akibat kecerobohan ataupun hal lain.

Insinyur asing yang bekerja di Indonesia juga harus memenuhi syarat agar dapat bekerja di sini. Selain memiliki izin kerja, insinyur asing harus mendapatkan gelar insinyur dari negara asalnya. Selain itu, seorang insinyur asing juga harus mengikuti uji kompetensi keinsinyuran seperti halnya insinyur-insinyur dalam negeri.

Pada saat akan mengajukan aplikasi untuk menjadi Insinyur Profesional (IP), calon insinyur tersebut diwajibkan menyusun suatu Laporan Praktik Keinsinyuran (LPK) yang isinya menjelaskan tentang pengalamannya saat mengerjakan tugas-tugas keinsinyuran yang terstrukur itu dengan dikaitkan pemenuhan persyaratan Bakuan Kompetensi.

Hal ini baik untuk menjaga kualitas insinyur-insinyur dari Indonesia. Insinyur-insinyur dari Indonesia akan menjadi lebih profesional dan terjaga kualitasnya. Sehingga dengan begitu Insinyur dari Indonesia pun tidak akan kalah saing dengan insinyur-insinyur asing. Perusahaan pun diuntungkan dengan adanya hal ini karena insinyur-insinyur yang mereka gunakan jasanya tetap terjaga kualitasnya.

Seorang insinyur berhak:
  1. melakukan kegiatan Keinsinyuran sesuai standar kompetensi profesi
  2. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi
  3. memperoleh informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan jujur dari pengguna jasa Keinsinyuran
  4. menerima imbalan sesuai dengan jasa yang diberikan
  5. mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  6. mendapatkan pembinaan dan pemeliharaan kompetensi profesi keinsinyuran.
Disamping hak-hak tersebut seorang Insinyur mempunyai kewajiban, antara lain:
  1.  melaksanakan kegiatan Keinsinyuran sesuai keahlian dan berdasarkan Kode Etik Insinyur
  2. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan jenjang kualifikasi yang dimiliki Insinyur
  3. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, dan aspek lingkungan
  4. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atas kerahasiaan hubungannya dengan pengguna jasa tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan, bahkan setelah selesai pekerjaan dilaksanakan
  5. melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik dan budaya
  6. memelihara kompetensi, memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti perkembangan Keinsinyuran.
Dengan adanya undang-undang keinsinyuran ini, dibentuk suatu organisasi resmi yang dapat digunakan para insinyur sebawai wadah berhimpun. Pemerintah juga, melalui organisasi insinyur yang bernama Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bertanggung jawab dalam menetapkan standar kompetensi Insinyur, menetapkan standar layanan jasa Keinsinyuran, melakukan pemberdayaan Keinsinyuran, dan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan jasa Insinyur.

E.      Analisa Tingkat Keberhasilan Tujuan UU Keinsinyuran dalam Menghadapi AEC

Undang-undang keinsinyuran dirancang salah satunya adalah untuk menghadapi ASEAN Economic Community (AEC). Salah satu poin penting dalam AEC adalah arus bebas jasa yang dapat masuk ke negara-negara ASEAN, termasuk didalamnya bidang keinsinyuran.

Untuk mempersiapkan diri menghadapi AEC, insinyur Indonesia harus memiliki suatu standard kemampuan. Salah satu cara Indonesia mempersiapkan insinyur-insinyurnya dalam menghadapi persaingan adalah dengan pembuatan UU nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran.

Dengan adanya UU Keinsinyuran ini, para insinyur akan dapat melakukan kegiatan keinsinyurannya selagi mendapatkan perlindungan hukum atas usaha dan jasa yang mereka berikan. Selain itu, diharapkan pula minat bangsa Indonesia terhadap bidang keteknikan akan terus meningkat dan insinyur di Indonesia semakin kompoten di bidangnya masing-masing. UU Keinsinyuran juga diharapkan dapat menyaring insinyur-insinyur asing yang datang ke Indonesia. Dengan adanya UU Keinsinyuran, insinyur asing hanya akan dapat melakukan praktek keinsinyuran sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pemerintah dan insinyur asing harus mendapatkan ijin jika ingin melakukan praktek keinsinyuran di Indonesia.

Untuk menjaga mutu dan kompetensi seorang insinyur Indonesia, setiap insinyur yang telah lulus sertifikasi profesi insinyur wajib untuk melakukan program pengembangan profesi atau Continuing Professionalism Development (CPD). CPD ini dibutuhkan agar insinyur dapat memperpanjang sertifikasi profesi miliknya. Dengan adanya CPD ini, insinyur Indonesia dapat terus berkembang dan mengikuti perkembangan ilmu keteknikan sehingga dapat bersaing dengan para insinyur-insinyur asing.

Dengan melihat isi dari UU nomor 11 tahun 2014 mengenai keinsinyuran ini, dapat disimpulkan kalau UU ini sudah memberikan standard tertentu bagi seorang insinyur. Standardisasi ini seharusnya dapat meningkatkan kualitas dari seorang insinyur Indonesia sehingga dapat menaikan nilai jual jasa keinsinyuran Indonesia. UU ini juga dapat menyaring arus masuk tenaga kerja insinyur dengan menetapkan suatu standard bagi insinyur asing yang harus dipenuhi untuk dapat bekerja di Indonesia, sehingga Indonesia dapat lebih siap dalam menghadapi AEC.

Download UU Keinsinyuran -

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 

© Copyright Badan Kejuruan Mesin 1976 -2016 | Design by Dewa Yuniardi | Published by Borneo Templates | Powered by Persatuan Insinyur Indonesia.